MENG-IDAM-KAN PEMIMPIN YANG BERANI MENCINTAI RAKYAT

Oleh : A. Mahfudz Anwar

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang serentak diselenggarakan oleh Pemerintah di Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia masih lima bulan lagi ( Desember 2015). Tapi tahapannya sudah dimulai dari sekarang. Mulai dari revisi Undang-undang, penjaringan calon dari berbagai Elemen, sampai tahap pendaftaran. Dan sudah mulai terasa gesekan-gesekan antar partai tentang jago nya masing-masing yang akan diusung. Mulai dari gesekan internal dalam partai, sampai gesekan antar partai satu dengan partai lainnya.

Hal ini turut memanaskan situasi Pemerintahan dan masyarakat luas pada umumnya yang sedang menghadapi tingginya harga-harga barang dan tingginya nilai Dolar terhadap Rupiah. Kalau saja tidak pandai-pandai mengelola Pemerintahan ini, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerusuhan di mana-mana. Bisa saja kerusuhan itu bertajuk Agama, bertemakan Suku, ataupun tentang Budaya, tentang Ekonomi atau wujud kerusuhan lainnya. Maka diteksi dini yang diharapkan melalui peran Intelijen kita sangatlah wajar menjadi pengharapan semua rakyat Indonesia.

Di samping itu amatlah penting peran daripada Tokoh-tokoh Agama, Kepala-kepala Suku dan Tokoh Adat dalam mengantisipasi timbulnya gejolak yang tidak diinginkan tersebut. Sebab resiko kerusuhan pasti tak terhindarkan lantaran persaingan para kandidat Pemimpin Daerah yang sedang bersaing untuk memperebutkan Kursi nomor satu dan dua. Apalagi jika ada di antara mereka yang melakukan cara-cara negatif, sehingga menghalalkan segala cara.

Mencintai Rakyat

Sudah barang tentu semua masyarakat mengharapkan mempunyai Pemimpin yang terbaik untuk daerahnya. Pandangan skeptis dan pesimis barangkali tidak terlalu banyak mempengaruhi jalannya Pilkada nanti. Sebab masih banyak rakyat Indonesia yang mempunyai optimisme membangun negara ini melalui Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Terbukti dengan banyaknya suara rakyat yang mencibir praktek-paraktek korupsi,  kolusi dan nepotisme. Masih banyak rakyat yang mengharapkan kuatnya peran pengawasan lembaga-lembaga seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), peran Kepolisian, Peran Pengadilan, dll.

Persoalannya adalah apakah para Calon Pemimpin Daerah yang akan bertarung nanti itu memahami kondisi dan kebutuhan rakyat yang akan dipimpinnya ? Hal ini penting didiskusikan mengingat ada semacam kebosanan dari sebagian rakyat atas sikap-sikap Pemimpin yang pongah terhadap kondisi rakyatnya. Tidak memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh rakyat. Yang ada adalah kebutuhan dan keinginan Pemimpin itu sendiri.

Misalnya kebutuhan rakyat akan perumahan yang layak huni dan milik sendiri. Ternyata masih banyak rakyat ini yang belum mampu membeli rumah walau dengan harga murah. Dalam kondisi semacam ini, tiba-tiba ada aturan/kebijakan yang membolehkan Warga Negara Asing memiliki rumah di negeri ini. Belum juga mampu mengatur serta menyediakan rumah-rumah rakyat yang menjadi kebutuhan vital, sudah mengeluarkan aturan yang tidak pas. Contoh lain lagi kebutuhan bahan pokok makanan rakyat Indonesia belum terpenuhi dengan baik, persaingan ekspor-impor bahan makanan kurang ketat diawasi. Belum lagi persoalan infra struktur yang masih belum merata menjangkau semua daerah. Dan masih banyak lagi persoalan yang perlu perioritas penanganannya.

Maka Pemimpin yang di-Idamkan adalah Pemimpin yang berani mencintai rakyat yang dipimpinnya. Yaitu Pemimpin Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan Rakyatnya. Mampu membangun daerahnya dengan baik sesuai dengan kondisi alam sekitarnya. Sehingga rakyat di suatu daerah merasa nyaman dan nikmat hidup di daerah tersebut bersama Bupati atau Walikota yang mereka pilih. Mereka tidak ingin ramai-ramai pergi ke kota atau ke luar daerah sekedar mengejar rejeki. Sebab lapangan kerja telah tersedia dengan cukup di daerahnya masing-masing.

Maka Pemimpin daerah yang diharapkan bukan Pemimpin yang bisa meninabobokkan rakyat dengan iming-iming dan janji-janji perubahan saja. Tapi Pemimpin itu benar-benar berani mengambil resiko dalam pengambilan keputusan yang tidak populer, tapi menguntungkan rakyat. Rakyat benar-benar dijadikan dasar pokok dalam setiap pengambilan keputusan. Bukan hanya memperhatikan kepentingan atasan atau Pejabat di atasnya, atau hanya memperhatikan kepentingan investor saja, tapi justru memberdayakan rakyat dan bersama-sama rakyat mengembangkan potensi daerah.

Untuk membangun Daerah yang berkelanjutan diperlukan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas. Maka pendidikan mutlak diperlukan. Banyaknya generasi muda yang putus sekolah adalah salah satu indikator kegagalan Pemimpin Daerah atas pembangunan SDM tersebut. Sekalipun berdalih bahwa belajar adalah hak setiap orang. Di mana hak itu bisa diambil juga bisa tidak. Tapi Hak itu juga menjadi kewajiban bagi Pemimpin dalam memberikan hak itu kepada pemilik hak yang sebenar-benarnya. Dalam hal pendidikan bukan sekedar menyediakan sarana dan prasarananya saja, tapi lebih dari itu adalah upaya mendorong rakyat agar mau belajar/mau bersekolah. Dan itu perlu gerakan moral yang didukung  oleh kebijakan Pemimpin dan dituangkan dalam sebuah aturan yang mengikat.

Semoga saja dalam Pilkada kali ini rakyat semakin cerdas. Bukan memilih calon Pemimpin Daerah berdasarkan pemberian uang saja, tapi juga berdasarkan kriteria yang sesuai dengan harapan rakyat semua. Rakyat perlu diedukasi bahwa Pemimpin itu tergantung kita yang memilihnya. Jika kita benar memilihnya, maka ke depannya akan menguntungkan rakyat. Tapi jika kita salah memilih Pemimpin, maka ke depan juga rakyat yang dirugikan. Wallahu a’lam.