Menakar Efektifitas Beasiswa 2010 bagi Lulusan SMA sederajat

“Pemerintah menyediakan anggaran beasiswa sebesar Rp.200 miliar bagi lulusan SMA Sederajat yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Beasiswa ini diberikan mulai 2010 kepada 20.000 lulusan SMA sederajat yang berprestasi, tetapi kesulitan biaya untuk kuliah. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta, menjelaskan; lulusan SMA berprestasi tersebut mendapat beasiswa Rp. 10 juta per tahun untuk membiayai pendidikan dan bantuan hidup sehari-hari. Beasiswa itu dilanjutkan hingga mahasiswa lulus. Dari hasil penelitian Bappenas, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dari golongan miskin untuk melanjutkan pendidikan.” (red-kompas).

Program Pemerintah dalam pemberian beasiswa tersebut perlu mendapat respon positif dari masyarakat. Sebab dengan dana beasiswa tersebut selain dapat membantu masyarakat (khususnya orang tua siswa) dalam menghemat biaya hidup, sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain, juga sangat bermanfa’at bagi para remaja lulusan SMA sederajat. Sebab dengan beasiswa itu anak-anak berprestasi dapat lebih meningkatkan prestasinya sehingga lebih produktif dan berdayaguna.



             Dan bagi pemerintah dituntut lebih gencar dan transparan dalam mempromosikan program beasiswa ini. Agar semua lulusan SMA sederajat mengetahui dengan jelas program ini. Jangan sampai ada anak-anak berbakat tidak bisa memperoleh beasiswa dan tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, gara-gara tidak memperoleh informasi yang jelas. Oleh karena itu perlu ada iklan yang gencar melalui berbagai media massa dan berkoordinasi langsung ke sekolah-sekolah SMA sederajat di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Jangan sampai ada sekolah yang tidak dapat mengakses informasi penting ini.
            Karena kenyataan di lapangan sering informasi penting dari Pemerintah yang seharusnya bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, tapi tidak sampai kepada sasaran, karena lemahnya kinerja pemerintah di bidang PR (Publick Relation) . Dan hal ini kalau sampai terjadi akan sangat merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu program beasiswa ini nanti dapat dilihat seberapa banyak anggaran yang telah tersedia itu bisa terserap oleh user (calon mahasiswa miskin).

Masyarakat Pedesaan

         Sudah menjadi rahasia umum bahwa lambannya pertumbuhan pembangunan, salah satu faktor utama yang menghambat adalah kurang tersedianya jumlah sarjana atau lulusan Perguruan Tinggi. Bangsa ini masih jauh dikatakan sebagai SDM (Sumber Daya Manusia) unggul. Karena masih banyaknya angka anak putus sekolah. Lulusan SD dan SMP masih mendominasi jumlah pelaku pembangunan. Apalagi di kalangan masyarakat pedesaan yang jumlah lulusan perguruan tingginya masih sangat kurang. Kalau toh ada beberapa, itupun masih banyak sarjana program penyetaraan, yang sudah barang tentu hasilnya tidak sama dengan sarjana yang memang melakoni kuliah sejak dari awal (tamat SMA) secara reguler.
             Oleh karena itu program beasiswa bagi lulsan SMA sederajat sebaiknya diutamakan bagi anak-anak pedesaan (yang tinggal di desa). Dengan tujuan ketika sudah lulus nantinya bisa kembali atau dikembalikan ke desa untuk menjadi motivator pembangunan bagi masyarakatnya. Akan lebih baik lagi kalau program ini diarahkan pada anak-anak yang memiliki bakat kemasyarakatan. Dan hal itu bisa diilihat dari aktifitas siswa ketika di SMA sederajat, sejauh mana mereka ikut serta dalam kegiatan OSIS (Organisasi Intra Sekolah), IPNU-IPPNU, atau kegiatan ekstra kurikuler lainnya.

            Kalau bakat keilmuan bisa dibarengkan dengan bakat keorganisasian, maka diharapkan ilmu kesarjanaannya kelak lebih dapat dirasakan manfa’atnya. Ibaratnya menguliahkan satu anak, tapi hasilnya untuk sepuluh orang. Sebab dengan sendirinya ilmunya akan ditularkan kepada masyarakat di mana dia tinggal. Sebagai wujud rasa empati dari anak desa yang peduli kepada lingkungan sekitarnya. Dan ini biasanya dimiliki oleh anak-anak yang berbakat organisasi.
            Lepas setuju atau tidak, yang jelas masyarakat pedesaan sangat mendesak untuk melakukan perubahan dan percepatan, terutama di bidang pendidikan. Agar mereka tidak hanya dijadikan sebagai objek pembangunan, tapi juga sebagai pelaku pembangunan. Sehingga inisiatif pembangunan datang dari masyarakat, bukan menunggu dari atas (Top Down). Dan karena inisiatif datang dari desa, maka kemanfa’atannya tentu akan lebih sesuai dengan kebutuhan yang memang diperlukan oleh masyarakat. Misalnya saja anak-anak petani diharapkan dapat menginisiasi pembangunan pertanian yang selama ini masih jauh dari ideal. Dan anak-anak para peternak pun diharapkan mengembangkan peternakannya yang lebih produktif lagi. Dan masih banyak lagi sektor-sektor pembangunan desa yang perlu dikembangkan secara lebih modern.

Peran Kementerian Agama

           Pondok pesantren dengan santrinya dan anak-anak madrasah mayoritas tinggal di pedesaan yang pada umumnya kurang memperoleh informasi dengan baik tentang pembangunan terutama yang menyangkut informasi pendidikan. Termasuk salah satunya adalah program pemerintah di bidang beasiswa. Akibat dari kurangnya informasi tersebut, maka yang seharusnya banyak anak-anak lulusan M A (Madrasah Aliyah) atau SMA sederajat di lingkungan pondok pesantren dapat memperoleh beasiswa, tapi ternyata tidak dapat menikmati beasiswa tersebut.

           Untuk itu, selain dibutuhkan Kepala-Kepala sekolah MA yang proaktif dalam mencari informasi juga tidak kalah pentingnya adalah peran pihak pejabat Kementerian Agama dh.Departemen Agama. Di mana para pejabat Kementerian Agama dari atas sampai ke daerah-daerah (Kabupaten dan Kota) dituntut lebih aktif lagi, bukan saja memberi informasi, tapi juga memfasilitasi. Bila perlu terjun langsung ke sekolah-sekolah binaan di wilayahnya masing-masing. Hal ini dirasa sangat penting, sebab tidak cukup mengandalkan Waspenda (Pengawas Pendidikan Daerah) yang setiap sebulan sekali datang ke sekolah-sekolah/Madrasah untuk melakukan pengawasan. Karena pada umumnya mereka kurang banyak memberi informasi tentang program-program terbaru atau perkembangan Departemen Agama/Kementerian Agama.

            Dan tidak jarang ditemui Pejabat Waspenda yang pengetahuannya tentang perkembangan Kementerian Agama sangat minim. Maka dengan fakta semacam itu, mau tidak mau, Pemerintah khususnya Kementerian Agama dituntut meningkatkan komunikasi dan fasilitasi kepada Madrasah-madrasah yang ada di wilayahnya. Istilahnya jemput bola, sehingga dapat diyakinkan bahwa anak-anak lulusan MA/SMA sederajat tidak ada yang tidak tahu tentang adanya program beasiswa yang dinilai sangat berpihak pada rakyat tersebut. Wallahu a’lam.